Yayasan Cahaya Guru (YCG) turut bergabung dengan jaringan masyarakat sipil menyusun laporan Universal Periodic Review (UPR) tahun 2022. UPR adalah mekanisme periodik review berbagai negara di dunia atas kondisi HAM sebuah negara yang dilakukan secara bergantian. Satu negara secara periodik akan dapat giliran untuk dilihat kembali setiap 5 tahun sekali.
Dokumen UPR ini berisi masukan masyarakat sipil untuk memajukan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan akan dikirimkan ke Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council). YCG secara khusus memberikan masukan pada bidang pendidikan keragaman di Indonesia.
Muhammad Mukhlisin, Manajer Advokasi Yayasan Cahaya Guru menyatakan bahwa penghargaan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam dunia pendidikan di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. Oleh sebab itu, dia berharap ke depan ada perbaikan.
“Melalui UPR ini, kami menyampaikan data persoalan mendasar dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di dunia pendidikan. Seperti, diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan, belum terpenuhinya akses pendidikan yang merata, dll.” Tegasnya.
Ada beberapa persoalan penting di Pendidikan. Misalnya, diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama dan kepercayaan masih terjadi hingga saat ini. Perlu upaya kuat untuk memenuhi HAM di sekolah, mulai dari kebijakan, peningkatan kapasitas guru dan pengembangan kurikulum yang lebih adil dan demokratis.
Kekerasan juga masih sering terjadi di dunia pendidikan. Baik kekerasan fisik, verbal, maupun seksual. “Sayangnya Indonesia belum mempunyai mekanisme yang kuat untuk menanganinya. Indonesia juga belum mengembangkan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual. Semoga kedepan ini menjadi perhatian serius pemerintah.” ucap Muhammad Mukhlisin.
Beberapa masukan lain dari masyarakat sipil adalah problem akses pendidikan yang belum merata dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Terlebih, problem akses dan infrastruktur ini semakin terasa saat menghadapi era pandemi seperti sekarang ini.
Laporan UPR ini disusun berdasarkan beberapa tahapan yang dilalui oleh jaringan masyarakat sipil di Indonesia yang fokus pada pemajuan HAM di berbagai sektor. Mulai dari diskusi, penggalian data, konsinyering, dan finalisasi. Laporan UPR akan dibacakan pada sidang dewan HAM PBB pada tahun ini. Kemudian akan dibahas oleh perwakilan masing-masing negara untuk ditindaklanjuti. [MM]
